Akses AI Asing Rawan Diputus, Ilham Habibie Ingatkan Risiko Bisnis

Ketergantungan perusahaan dan negara pada kecerdasan buatan asing menyimpan risiko besar. Akses layanan komputasi cerdas bisa terputus mendadak sewaktu-waktu.

Peringatan ini disampaikan oleh Ilham Akbar Habibie. Ia merupakan Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas).

Media Detik melaporkan pandangan tersebut dari sebuah forum diskusi di Jakarta. Acara tersebut berlangsung di Perpustakaan Habibie & Ainun pada Jumat (30/10/2026).

Diskusi tersebut bertajuk 'Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?'. Dalam forum itu, Ilham menyoroti keterbukaan teknologi global saat ini.

Menurut Ilham, akses teknologi kecerdasan buatan global belum tentu terbuka selamanya. Kebijakan negara penyedia bisa mengubah aturan pakai secara sepihak.

Belajar dari Kebijakan Amerika Serikat

Ilham mencontohkan langkah Amerika Serikat pada Juni 2026 lalu. Saat itu, pemerintah setempat membatasi pemakaian teknologi kecerdasan buatan tertentu.

Pembatasan tersebut diterapkan berdasarkan status kewarganegaraan para pengguna teknologi. Kebijakan itu menyasar versi teknologi komputasi awan terkemuka.

"Tiba-tiba Presiden Trump memutuskan untuk versi cloud tertentu yang paling terkemuka hanya boleh digunakan oleh orang yang punya paspor Amerika," kata Ilham Akbar Habibie, Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas).

Ilham menegaskan pembatasan sepihak itu datang tanpa peringatan awal. Pengguna di berbagai negara lain langsung terdampak aturan mendadak tersebut.

Kejadian itu membuktikan kedaulatan teknologi masih memiliki banyak catatan penting. Ketergantungan pada satu penyedia luar negeri dinilai sangat berisiko.

Koalisi Alternatif di Luar Raksasa Dunia

Ketergantungan membuat posisi pengguna menjadi lemah. Pihak penyedia luar negeri tidak menjamin layanannya selalu bebas dipakai selamanya.

Karena itu, Ilham menilai Indonesia perlu segera menyiapkan alternatif mandiri. Salah satu solusinya adalah membangun koalisi pengembangan teknologi bersama negara mitra.

Koalisi tersebut disarankan merangkul negara di luar Amerika Serikat dan China. Kerja sama ini bertujuan membuka pilihan teknologi yang lebih beragam.

Melalui kolaborasi itu, Indonesia tidak bergantung penuh pada dua kekuatan besar dunia. Negara harus mampu menentukan masa depannya sendiri tanpa didikte.

Apa Artinya bagi Pelaku Usaha

Bagi para direktur dan pemilik usaha, kabar ini menjadi pengingat penting. Operasional kantor Anda rawan terganggu jika bertumpu pada satu penyedia perangkat lunak asing.

Pemutusan akses mendadak dapat menghentikan pelayanan pelanggan dan memicu kerugian finansial. Manajemen perusahaan perlu mulai menyiapkan rencana cadangan sejak dini.

Pelaku usaha di Indonesia disarankan tidak menaruh seluruh aset digital pada satu vendor luar. Membagi beban kerja ke beberapa penyedia layanan adalah langkah bijak.

Kemandirian teknologi bukan lagi sekadar urusan pemerintah. Kelangsungan bisnis Anda bergantung pada kesiapan menghadapi perubahan aturan geopolitik dunia.