Pemerintah Siapkan Aturan AI Berbasis Risiko Tanpa Izin Baru

Pemerintah sedang merampungkan dua aturan baru untuk kecerdasan buatan. Langkah ini bertujuan memberi rambu hukum yang jelas bagi pemakai teknologi di tanah air.

Aturan tersebut mencakup Peta Jalan AI Nasional 2026-2029 dan Perpres Etika AI. Saat ini kedua naskah regulasi masih dalam proses penandatanganan.

Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan regulasi ini memakai pendekatan berbasis risiko. Perlakuan hukum akan bergantung pada dampak alat bagi masyarakat.

Tingkatan Risiko dan Larangan Pengawasan Massal

Pemerintah membagi teknologi ke dalam beberapa tingkat risiko. Sistem yang mengancam keselamatan atau hak warga negara dilarang beroperasi.

Salah satu contoh terlarang adalah pemindaian wajah massal di ruang publik tanpa dasar hukum. Teknologi jenis ini dinilai melanggar hak privasi masyarakat.

Sementara itu, sistem berisiko tinggi tetap boleh digunakan. Namun, pemakaian sistem jenis ini harus berada di bawah pengawasan ketat.

"Dan tetap keputusan akhir tidak boleh sepenuhnya otomatis oleh AI yang tadi saya sampaikan, jadi harus ada manusia yang memutuskan sebagai keputusan akhir," kata Said Mirza Pahlevi, Direktur Kecerdasan Artifisial & Ekosistem Teknologi Baru Kementerian Komdigi.

Contoh sistem berisiko tinggi mencakup alat diagnosis penyakit pada pasien medis. Manusia tetap harus memegang kendali atas hasil akhir sistem pintar tersebut.

Kewajiban Label dan Perlindungan Konsumen

Perpres Etika AI juga memuat kewajiban label untuk setiap produk buatan mesin. Pemilik platform harus jujur mengenai konten yang mereka buat.

Penyedia layanan juga wajib membuka cara kerja pemrosesan data konsumen. Konsumen berhak meminta penghapusan data pribadi mereka dari peladen sistem.

Warga yang merasa dirugikan oleh sistem pintar diberi ruang melapor secara resmi. Laporan bisa dikirim ke penyedia layanan atau kementerian terkait.

Pemerintah menegaskan bahwa pengembang tidak perlu mengurus izin usaha baru. Perusahaan hanya diminta menjalankan proses penilaian mandiri atas alat buatan mereka.

"Jadi AI yang masih tahap riset atau prototipe itu tidak harus melapor sampai produknya dipakai secara komersial ya, dan ada masa penyesuaian selama dua tahun," kata Said Mirza Pahlevi, Direktur Kecerdasan Artifisial & Ekosistem Teknologi Baru Kementerian Komdigi.

Namun, pengembang sistem risiko tinggi akan menghadapi syarat tambahan dari instansi teknis terkait. Tahap riset tetap bebas lapor sampai alat dijual komersial.

Mendorong Indonesia Menjadi Produsen

Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, data Boston Consulting Group tahun 2024 menempatkan Indonesia di 10 besar dunia pengguna harian AI generatif.

Namun pemanfaatan lokal dinilai masih berkutat pada materi promosi dan layanan pelanggan. Pemerintah ingin Indonesia naik kelas menjadi produsen teknologi.

Peta jalan baru menargetkan pencetakan 45 ribu talenta AI setiap tahun. Fasilitas Digital Talent Center disiapkan pada tiap provinsi di Indonesia.

Pelatihan dasar literasi teknologi juga bakal menyasar seluruh aparatur sipil negara. Pimpinan instansi pemerintah turut memperoleh program pelatihan serupa.

Sekolah formal mendapat target minimal 15 persen pembelajaran pemrograman dan AI. Standar kompetensi kerja nasional juga disiapkan agar terhubung ke sertifikasi global.

Apa Artinya bagi Pelaku Usaha

Bagi para pemimpin bisnis, ketiadaan izin tambahan tentu meringankan beban biaya perizinan. Anda tidak perlu repot mengurus birokrasi baru sebelum mulai berinovasi.

Namun, tugas baru Anda bergeser ke tata kelola internal. Perusahaan wajib menyiapkan penilaian mandiri untuk mengukur tingkat risiko sistem yang diterapkan.

Perusahaan wajib memasang label transparan jika memakai sistem otomatis untuk melayani pelanggan. Pengawasan manusia juga harus tetap hadir dalam alur persetujuan akhir transaksi penting.

Masa tenggang dua tahun memberi waktu untuk merapikan alur data konsumen. Langkah ini menekan risiko tuntutan hukum saat aturan resmi berlaku penuh.