Bukan Uang Ganti Rugi! Ini Tuntutan Utama Korban Deepfake AI

Di tengah maraknya teknologi deepfake, para pemeran dan figur publik ternyata tidak terlalu memedulikan kompensasi uang ganti rugi. Fokus utama mereka saat identitasnya disalahgunakan adalah penurunan konten atau takedown secepat mungkin dari platform digital.

Hal tersebut ditegaskan oleh Duncan Crabtree-Ireland, Chief Executive Officer dari serikat pekerja pemeran SAG-AFTRA, dalam konferensi Web Summit di Lisbon. Laporan media Deadline menyebutkan bahwa menurut perkiraannya, lebih dari 90 persen kasus berfokus pada penghentian peredaran konten ilegal.

"Bukan berarti seseorang ingin masuk ke litigasi dan menghasilkan uang. Mereka hanya ingin penyalahgunaan itu berhenti karena tidak menyetujuinya," ujar Crabtree-Ireland.

Urgensi Regulasi No Fakes Act dan Koeksistensi AI

Untuk mengatasi celah hukum ini, Crabtree-Ireland mendorong pengesahan rancangan undang-undang No Fakes Act. Regulasi tersebut dirancang untuk memberikan hak hukum yang jelas bagi setiap individu atas suara serta rupa digital mereka di platform online.

Menurutnya, publik perlu menerima fakta bahwa perkembangan kecerdasan buatan tidak bisa dibendung sepenuhnya. Sebagian besar anggota serikat kini mulai membuka diri untuk memanfaatkan alat AI demi memperluas kreativitas, bukan untuk menggantikan peran manusia seutuhnya.

Ia memperkirakan hanya sekitar 10 hingga 15 persen anggota yang menolak kehadiran teknologi ini secara mutlak. Sisanya memilih jalan tengah berupa pemanfaatan alat augmentasi kerja dengan aturan main yang adil dan transparan.

Bahaya Menyamakan Karakter AI dengan Manusia

Pihak SAG-AFTRA juga menyoroti bahaya antropomorfisme, yaitu kecenderungan manusia menganggap entitas AI seolah memiliki sifat personal manusiawi. Karakter generatif sintetis seperti Tilly Norwood harus dibedakan secara tegas dari klon aktor manusia nyata.

Aset buatan algoritma tidak memiliki rekam pengalaman hidup selayaknya manusia. Mengaburkan batasan antara karakter buatan dan manusia sungguhan dinilai memperbesar risiko eksploitasi reputasi secara sepihak di ruang publik digital.

Apa Artinya bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku bisnis di Indonesia, terutama yang bergerak di bidang periklanan, media, dan pembuatan konten kreatif, tren ini menjadi peringatan keras. Menggunakan teknologi kloning suara atau wajah artis tanpa izin tertulis berpotensi merusak reputasi merek dan memicu sanksi penarikan aset promosi secara instan.

Langkah mitigasi yang perlu diambil adalah menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) perizinan yang ketat. Jika kampanye pemasaran menggunakan materi sintesis suara atau wajah talent, pastikan klausul persetujuan AI tercantum eksplisit dalam kontrak kerja sama bisnis.

Selain itu, pelaku usaha disarankan berhati-hati dalam membedakan karakter virtual buatan murni dengan aset yang meniru orang asli. Memastikan legalitas izin sejak awal jauh lebih efektif mencegah penarikan konten mendadak dan kerugian biaya produksi.