Ini Alasan Google hingga TikTok Kompak Tolak Aturan AI di RUU Hak Cipta

Raksasa teknologi global Google, Meta, dan TikTok serempak menyuarakan penolakan terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta di Indonesia. Aturan anyar tersebut memuat kewajiban kompensasi bagi penayangan konten berita penerbit sekaligus memasukkan ketentuan baru terkait kecerdasan buatan (AI).

Jika regulasi ini resmi disahkan, Indonesia bakal menjadi salah satu pelopor di Asia Tenggara yang memasukkan AI ke ranah hukum hak cipta. Namun, korporasi digital menilai draf tersebut berisiko membatasi akses informasi publik dan membebani ekosistem internet.

Argumen Penolakan Big Tech di DPR

Laporan Katadata menyebutkan bahwa Google lebih dulu menentang kedua poin tersebut di DPR, disusul oleh Meta dan TikTok. Manajer Urusan Pemerintahan Google Indonesia, Agung Pamungkas, menilai kewajiban membayar kompensasi atas penayangan tautan berita justru membatasi akses masyarakat terhadap informasi.

Meta melalui Kepala Kebijakan Publik Berni Moestafa berargumen serupa. Mengarahkan pembaca lewat tautan dinilai berbeda dengan mereproduksi konten, sehingga aturan kompensasi dikhawatirkan memangkas aliran trafik dan pendapatan iklan penerbit.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Publik TikTok Indonesia Noudhy Valdryno mendesak anggota dewan mempertahankan safe harbour. Prinsip ini melindungi platform dari tanggung jawab hukum langsung atas pelanggaran hak cipta pengguna yang sulit diverifikasi mandiri.

Persyaratan pengungkapan tidak boleh diterapkan ketika AI hanya digunakan sebagai alat bantu dan bukan untuk membuat konten sepenuhnya.

Sengketa Global Hak Cipta dan Bahan Latihan AI

Perdebatan di Indonesia mencerminkan sengketa global antara pemilik konten dan pengembang model AI. Media mancanegara, seperti The New York Times di AS hingga Nikkei di Jepang, aktif menggugat pengembang AI atas dugaan pemakaian materi berhak cipta tanpa izin.

Pemerintah melalui Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya menekankan pentingnya mekanisme atribusi, lisensi, dan kompensasi yang adil. Regulasi hak cipta dinilai harus melindungi hak ekonomi pencipta sembari tetap menjamin ruang inovasi digital.

Apa Artinya bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, perdebatan regulasi ini menandakan bahwa kepatuhan hukum atas pemanfaatan data dan AI akan semakin ketat di Indonesia. Korporasi yang memanfaatkan AI generatif untuk pembuatan konten, pemasaran, atau agregasi data perlu meninjau ulang orisinalitas materi yang dipublikasikan.

Langkah mitigasi yang perlu disiapkan manajemen adalah audit data input dan output alat AI yang digunakan tim internal. Pastikan seluruh aset pemasaran dan konten operasional memiliki lisensi komersial yang sah serta tidak mengambil karya pihak ketiga secara langsung.

Selain itu, pantau perkembangan draf revisi UU Hak Cipta bersama penasihat hukum perusahaan. Memahami batas antara pemanfaatan AI sebagai alat bantu versus pencipta penuh akan menjadi kunci mitigasi sengketa hak cipta digital di masa depan.