Google, Meta, dan TikTok Kompak Tolak RUU Hak Cipta AI di DPR
Tiga raksasa teknologi meminta DPR meninjau ulang draf revisi UU Hak Cipta yang mengatur kompensasi berita dan transparansi konten kecerdasan buatan.
Foto: The Next Web (Dokumentasi editorial)
Poin penting
- Tiga platform global menghadiri dengar pendapat di DPR untuk mengkritisi draf revisi UU Hak Cipta.
- RUU ini bakal menjadikan Indonesia negara pertama di Asia Tenggara yang memasukkan aturan AI ke UU Hak Cipta.
- TikTok menyoroti kewajiban pengungkapan AI dan meminta perlindungan safe harbor tetap dipertahankan.
Tiga raksasa teknologi dunia, yakni Google, Meta, dan TikTok, bersatu menyatakan penolakan terhadap draf revisi Undang-Undang Hak Cipta dalam rapat dengar pendapat di DPR RI pada Rabu (11/11/2026). Rancangan undang-undang ini mewajibkan platform digital membayar kompensasi atas penayangan konten berita sekaligus menetapkan regulasi ketat terkait kecerdasan buatan (AI).
Menurut laporan Reuters yang dikutip The Next Web, Indonesia berpotensi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memasukkan aturan AI ke dalam undang-undang hak cipta. Langkah legislasi ini merupakan peningkatan dari peraturan presiden tahun 2024 yang sebelumnya telah mendorong kerja sama antara platform dan penerbit berita lokal.
Sorotan Aturan Transparansi AI dan Kompensasi Berita
Dalam forum parlemen tersebut, Google menilai kewajiban membayar tautan berita justru akan membatasi akses masyarakat terhadap informasi digital. Manajer Urusan Pemerintah Google Indonesia, Agung Pamungkas, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut berisiko mengurangi keterbukaan ekosistem informasi daring di tanah air.
Pihak Meta menyampaikan kekhawatiran serupa mengenai dampak penurunan trafik bagi media berita. Kepala Kebijakan Publik Meta Indonesia, Berni Moestafa, menegaskan bahwa mengarahkan pembaca melalui tautan berbeda dari menerbitkan ulang konten secara utuh.
Penerbit berita justru berisiko kehilangan trafik pembaca, potensi pendapatan iklan, dan pendapatan langganan.
Sementara itu, TikTok secara khusus mengkritisi pasal yang mengatur AI. Kepala Kebijakan TikTok Indonesia, Noudhy Valdryno, meminta agar kewajiban pengungkapan tidak berlaku bagi materi yang pembuatannya hanya dibantu AI, bukan dibuat sepenuhnya oleh AI.
Valdryno juga mendesak DPR mempertahankan prinsip safe harbour, yakni klausul perlindungan hukum bagi platform digital dari pelanggaran hak cipta. Ia beralasan platform tidak dapat menentukan secara andal siapa pemilik hak cipta atau pemegang lisensi suatu konten.
Apa Artinya bagi Pelaku Usaha
Bagi pelaku usaha, rencana undang-undang ini menandai babak baru penegakan hukum kekayaan intelektual digital di Indonesia. Perusahaan yang mengandalkan AI generatif untuk merancang materi pemasaran, teks iklan, hingga visual produk perlu bersiap menghadapi standar transparansi hak cipta yang lebih ketat.
Langkah mitigasi terbaik saat ini adalah mulai mengaudit alur kerja tim kreatif dan operasional secara berkala. Pastikan bisnis mendokumentasikan alat AI yang digunakan dan hindari memasukkan materi berhak cipta milik pihak ketiga ke dalam perintah input sistem AI tanpa izin.
Selain itu, pelaku bisnis media dan agensi digital disarankan tidak menggantungkan distribusi konten hanya pada platform media sosial global. Mulai perkuat kanal mandiri, seperti situs web resmi dan buletin email langsung ke konsumen, guna mengantisipasi perubahan regulasi distribusi tautan.
✓ Lolos pemeriksaan redaksi AI. (Klik untuk lihat hasil pemeriksaan fakta)
Artikel ini ditulis AI, 9 klaimnya dicocokkan dengan sumber, dan diuji keterbacaannya sebelum terbit. Menemukan kekeliruan? Laporkan ke redaksi.
- The Next Web: Meta and TikTok join Google to fight Indonesia’s AI copyright bill
| Klaim | Putusan | Dasar di sumber |
|---|---|---|
| Google, Meta, dan TikTok menentang draf revisi UU Hak Cipta dalam rapat dengar pendapat di DPR RI. | Didukung | “Meta and TikTok lined up alongside Google at an Indonesian parliamentary hearing on Wednesday to argue against planned revisions to the country’s copyright law” Dilaporkan oleh The Next Web mengutip Reuters. |
| RUU Hak Cipta mewajibkan platform digital membayar kompensasi atas penayangan berita dan menetapkan aturan untuk AI. | Didukung | “The bill would require digital platforms to compensate publishers for displaying news content and would set rules for AI.” Dinyatakan dalam laporan The Next Web. |
| Jika disahkan, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memasukkan AI ke dalam UU Hak Cipta. | Didukung | “If it passes, Indonesia would become the first country in Southeast Asia to fold AI into its copyright law” Dinyatakan dalam laporan The Next Web mengutip Reuters. |
| Indonesia sebelumnya telah mendorong kesepakatan platform dan penerbit melalui peraturan presiden tahun 2024. | Didukung | “Indonesia itself already pushed platforms toward publisher deals with a 2024 presidential regulation; the new bill would harden that into copyright law.” Disebutkan dalam artikel The Next Web. |
| Manajer Urusan Pemerintah Google Indonesia, Agung Pamungkas, menyatakan kewajiban membayar tautan berita akan membatasi akses masyarakat. | Didukung | “Google’s Indonesia government affairs manager, Agung Pamungkas, told lawmakers that making platforms pay for showing links to news would end up limiting Indonesians’ access to it.” Dikutip langsung dari pernyataan Google di The Next Web. |
| Kepala Kebijakan Publik Meta Indonesia, Berni Moestafa, menyatakan mengarahkan pembaca ke artikel berbeda dari menerbitkan ulang konten. | Didukung | “directing readers to an article is different from republishing it.” Dikutip dalam laporan The Next Web. |
| Meta menyatakan penerbit berisiko kehilangan trafik pembaca serta potensi pendapatan iklan dan langganan. | Didukung | “publishers could lose readership traffic as well as potential advertising and subscription revenue” Kutipan langsung pernyataan Meta di The Next Web. |
| Kepala Kebijakan TikTok Indonesia, Noudhy Valdryno, meminta kewajiban pengungkapan tidak berlaku jika AI hanya membantu pembuatan konten. | Didukung | “disclosure requirements should not apply where AI merely assists rather than fully creates content” Dikutip dalam laporan The Next Web. |
| TikTok mendesak safe harbour dipertahankan karena platform tidak dapat menentukan secara andal pemilik hak cipta atau lisensi. | Didukung | “urged lawmakers to preserve safe-harbour protections, since platforms cannot reliably determine who owns a copyright or holds a licence.” Dinyatakan dalam laporan The Next Web mengenai argumen TikTok. |
Video AI terbaru
Local AI 301: Quantization
