OpenAI Dorong Regulasi Baru Mirip New Deal Jelang Pemilu AS 2028

Manuver Politik OpenAI Menuju Pemilu AS 2028

OpenAI mulai menyusun agenda politik menuju pemilihan presiden Amerika Serikat 2028. Kepala Urusan Global OpenAI, Chris Lehane, memandang pemilu mendatang sebagai momen penentu masa depan kecerdasan buatan. Ia mendesak para politisi menyiapkan kebijakan ekonomi yang menjawab kecemasan publik.

Menurut laporan TechCrunch, Lehane menerbitkan esai yang membandingkan disrupsi AI dengan program New Deal era 1930-an. Presiden Franklin D. Roosevelt saat itu merancang paket kebijakan federal untuk menata ekonomi setelah Depresi Besar. Lehane menilai masyarakat saat ini mengalami kecemasan ekonomi serupa.

Langkah politik ini mencuat pascakemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela Kongres Amerika Serikat. Kemenangan tersebut didorong oleh meluasnya rasa frustrasi para pemilih terhadap kenaikan biaya hidup, inflasi, dan tarif perdagangan.

Lima Prioritas Kebijakan dan Kontroversi Pusat Data

Lehane merumuskan lima pilar kebijakan prioritas bagi para pengambil kebijakan publik. Agenda tersebut mencakup perlindungan tenaga kerja, pendidikan anak, standar keamanan sistem AI, hingga ekspansi fasilitas pusat data nasional.

Pusat data, yaitu fasilitas fisik peladen komputasi skala besar penopang AI, kini menghadapi penolakan keras dari warga. Masyarakat cemas operasional infrastruktur tersebut dapat melonjakkan tagihan listrik rumah tangga dan membebani pasokan daya energi daerah.

Lehane membela ekspansi infrastruktur tersebut dengan menonjolkan peluang lapangan kerja konstruksi dan setoran pajak daerah. Ia memperingatkan bahwa moratorium izin pusat data dapat membahayakan keunggulan teknologi Amerika Serikat dalam bersaing melawan Tiongkok.

Terkait nasib pekerja, Lehane mengusulkan insentif pajak pelatihan keahlian AI dan kemudahan akses permodalan bagi wirausahawan. Ia juga menyarankan mekanisme kepemilikan saham karyawan serta pembagian keuntungan perusahaan daripada regulasi yang membatasi inovasi.

Kritik Monopoli dan Rekam Jejak Regulasi AI

Usulan OpenAI ini langsung menuai kritik tajam dari para analis kebijakan independen. Kate Brennan dari AI Now Institute menilai manuver ini menandai pergeseran retorika OpenAI yang sebelumnya hanya menuntut percepatan pembangunan dan pemangkasan regulasi.

"Menyebut New Deal berarti memanggil kapasitas negara untuk kepentingan rakyat. Dokumen ini ditulis perusahaan swasta demi kepentingan bisnisnya sendiri."

Brennan menegaskan proposal Lehane tidak menyertakan aturan mengikat agar perusahaan membiayai kompensasi pemindahan tenaga kerja manusia. Menurutnya, pemerintah lebih membutuhkan penyesuaian pajak korporasi atau insentif pajak bagi korporasi yang tetap mempertahankan pegawai manusia.

Pada sektor pendidikan, Lehane memperingatkan agar sekolah tidak membatasi penggunaan AI di ruang kelas demi pemerataan siswa pedesaan. Namun, pengamat menilai klaim bahwa AI meningkatkan hasil belajar belum terbukti jika dibandingkan pendampingan guru manusia.

OpenAI turut menyuarakan perlunya audit independen dan sakelar pemutus atau kill switch untuk mematikan sistem AI yang berbahaya. Namun, Brennan menganggap sikap tersebut tidak tulus karena OpenAI sempat menolak rancangan regulasi keselamatan AI SB 1047 di California.

Esai Lehane juga menekankan pentingnya manusia mempertahankan kendali penuh atas setiap keputusan penting yang memanfaatkan AI. Walau demikian, para kritikus mempertanyakan efektivitas kendali tersebut saat warga dipaksa mengadopsi AI di berbagai sektor kehidupan.

Apa Artinya bagi Pelaku Usaha

Pergeseran wacana global ini menunjukkan bahwa adopsi AI bukan lagi sekadar urusan efisiensi operasional internal perusahaan semata. Isu tersebut kini mulai memicu perdebatan regulasi ketenagakerjaan dan transparansi biaya energi fasilitas komputasi awan.

Bagi para pemilik usaha dan manajer di Indonesia, momentum ini adalah sinyal penting untuk menyiapkan program pelatihan kecakapan AI bagi karyawan. Melatih tim internal lebih aman dan berkesinambungan daripada terburu-buru melakukan pemangkasan tenaga kerja demi efisiensi jangka pendek.

Selain itu, pengambil keputusan teknologi perlu mengaudit konsumsi komputasi pihak ketiga dan biaya infrastruktur digital secara cermat. Kenaikan biaya operasional pusat data global berpotensi diteruskan vendor kepada pelanggan lewat lonjakan tarif langganan perangkat lunak AI.

Para eksekutif juga disarankan mempertahankan keterlibatan manusia dalam mengevaluasi hasil rekomendasi algoritma kecerdasan buatan. Mengandalkan pengawasan manusia secara konsisten memastikan keputusan bisnis strategis tetap akuntabel, aman dari risiko hukum, dan beretika.