Wantiknas Usul Koalisi AI Non-AS dan Cina Demi Kedaulatan Digital
Wantiknas mendorong kolaborasi global alternatif agar bisnis dan pemerintah tidak bergantung pada dua raksasa teknologi.
Ilustrasi: liput24
Poin penting
- Wantiknas mengusulkan pembentukan koalisi AI global di luar dominasi Amerika Serikat dan Cina.
- Negara mitra potensial mencakup Jepang, India, negara Eropa seperti Swedia, hingga Mesir.
- Kolaborasi bertujuan memberikan pilihan teknologi alternatif agar industri tidak mudah didikte pihak luar.
Indonesia mulai melirik langkah baru dalam peta teknologi dunia. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional mengusulkan pembentukan koalisi internasional khusus kecerdasan buatan.
Lembaga penasihat pemerintah itu ingin merangkul negara non-Amerika Serikat dan non-Cina. Tujuannya adalah membangun ekosistem kecerdasan buatan mandiri sebagai pilihan kedua.
Gagasan ini disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana Wantiknas Ilham Akbar Habibie. Ia berbicara dalam forum diskusi di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Diskusi tersebut mengangkat tema kedaulatan digital nasional. Laporan resmi mengenai usulan ini dilansir oleh media Detik pada Sabtu (31/10/2026).
Menurut Ilham, perkembangan teknologi pintar global saat ini sangat timpang. Dua kekuatan adidaya memegang kendali penuh atas pasar perangkat lunak cerdas.
Kondisi ini menciptakan risiko ketergantungan yang tinggi bagi negara lain. Indonesia dinilai bisa terjebak menjadi pemakai pasif tanpa kendali mandiri.
"Marilah kita membuat koalisi antarnegara yang non-US, non-Cina, untuk membuat sistem AI yang juga bisa digunakan sebagai alternatif," kata Ilham Akbar Habibie, Ketua Tim Pelaksana Wantiknas.
Konsep Jalur Tengah dan Mitra Potensial
Rencana pembentukan aliansi ini masuk ke dalam konsep The Middle Way. Gagasan jalur tengah tersebut dirancang langsung oleh tim Wantiknas.
Lewat strategi ini, Indonesia tidak perlu memihak salah satu poros besar. Pemerintah berencana mengajak sejumlah negara dengan kemampuan teknologi maju.
Ilham menyebut beberapa negara mitra yang sangat berpotensi diajak bekerja sama. Daftar mitra itu meliputi Jepang, India, Swedia dari kawasan Eropa, serta Mesir.
Kerja sama lintas negara dinilai jauh lebih realistis bagi kas negara. Indonesia tidak dituntut membiayai seluruh riset perangkat cerdas sendirian dari nol.
Ilham menegaskan arti kedaulatan digital dalam era modern. Kedaulatan bukan berarti menutup diri dari teknologi luar negeri sepenuhnya.
"Jadi sovereignty, kedaulatan adalah mempunyai pilihan, juga tidak dalam posisi di-dikte oleh pihak lain dan mempunyai alternatif. Saya kira itu yang optimal," sebut Ilham Akbar Habibie, Ketua Tim Pelaksana Wantiknas.
Memiliki alternatif dinilai menjadi kunci utama pertahanan ekonomi modern. Ketergantungan pada satu penyedia asing bisa memicu risiko penguncian ekosistem teknologi.
Apa Artinya bagi Pelaku Usaha
Wacana koalisi ini membawa angin segar bagi para pimpinan perusahaan. Saat ini, banyak perusahaan sangat bergantung pada perangkat lunak buatan satu atau dua negara saja.
Ketergantungan tunggal membuat posisi tawar pelaku usaha menjadi sangat lemah. Biaya langganan sistem pintar dan aturan privasi data bisa berubah sepihak kapan saja.
Hadirnya pilihan teknologi alternatif dari koalisi mitra akan menyeimbangkan pasar. Direksi perusahaan bisa memiliki opsi cadangan jika terjadi sengketa dagang antarnegara adidaya.
Pelaku usaha di tanah air perlu mulai memetakan sistem digital internal mereka. Menghindari ketergantungan pada satu vendor asing akan menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang.
- Detik: Wantiknas Usulkan Koalisi AI Negara Non-AS dan China
Lihat hasil pemeriksaan (8 klaim)
| Klaim | Putusan | Dasar di sumber |
|---|---|---|
| Wantiknas mengusulkan pembentukan koalisi internasional kecerdasan buatan (AI) negara-negara di luar Amerika Serikat dan China. | Didukung | “Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) Ilham Akbar Habibie mengusulkan pembentukan koalisi internasional negara-negara di luar Amerika Serikat dan China” Detik menyatakan Wantiknas melalui Ilham Akbar Habibie mengusulkan koalisi internasional negara non-AS dan non-China untuk AI. |
| Gagasan koalisi AI merupakan bagian dari konsep The Middle Way yang diusung Wantiknas. | Didukung | “Gagasan tersebut merupakan bagian dari konsep The Middle Way yang diusung Wantiknas.” Detik mengonfirmasi bahwa gagasan tersebut bagian dari konsep The Middle Way dari Wantiknas. |
| Gagasan disampaikan Ketua Tim Pelaksana Wantiknas Ilham Akbar Habibie dalam diskusi di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, pada Jumat (30/10/2026). | Didukung | “kata Ilham dalam forum diskusi 'Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?' di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, Jumat (30/10/2026).” Detik mencatat waktu, tempat, dan forum diskusi tempat Ilham menyampaikan gagasannya. |
| Ilham menilai perkembangan AI global didominasi dua kekuatan besar (AS dan China) sehingga berpotensi membuat negara lain bergantung. | Didukung | “Ilham menilai perkembangan AI global saat ini semakin didominasi dua kekuatan besar, yakni Amerika Serikat dan China. Kondisi tersebut berpotensi membuat negara lain bergantung” Detik mencatat penilaian Ilham mengenai dominasi AS dan China serta risiko ketergantungan negara lain. |
| Ilham menyerukan pembuatan koalisi antarnegara non-US dan non-Cina untuk membuat sistem AI alternatif. | Didukung | “"Marilah kita membuat koalisi antarnegara yang non-US, non-Cina, untuk membuat sistem AI yang juga bisa digunakan sebagai alternatif,"” Detik memuat kutipan langsung pernyataan Ilham mengenai ajakan pembentukan koalisi AI alternatif. |
| Negara yang berpotensi menjadi mitra kolaborasi antara lain Jepang, India, negara-negara Eropa seperti Swedia, hingga Mesir. | Didukung | “Ia menyebut sejumlah negara yang berpotensi menjadi mitra dalam kolaborasi tersebut, antara lain Jepang, India, negara-negara Eropa seperti Swedia, hingga Mesir.” Detik mencantumkan daftar negara mitra potensial yang disebut oleh Ilham. |
| Kedaulatan digital bukan berarti Indonesia harus membuat seluruh teknologi sendiri, melainkan mempunyai alternatif dan tidak didikte pihak lain. | Didukung | “Ia menegaskan, kedaulatan digital bukan berarti Indonesia harus membuat seluruh teknologi sendiri. Sebaliknya, negara perlu memiliki alternatif dan membangun kemitraan agar tidak mudah didikte” Detik mencatat penegasan Ilham mengenai definisi kedaulatan digital. |
| Ilham menyatakan kedaulatan adalah mempunyai pilihan, tidak didikte pihak lain, dan mempunyai alternatif sebagai hal yang optimal. | Didukung | “"Jadi sovereignty, kedaulatan adalah mempunyai pilihan, juga tidak dalam posisi di-dikte oleh pihak lain dan mempunyai alternatif. Saya kira itu yang optimal,"” Detik memuat kutipan penutup Ilham tentang makna kedaulatan teknologi. |
Video AI terbaru
TamaGPT
